Selasa, 25 Desember 2012

Pemerintah Aceh Didesak Bangun Kuala Dangkal

“Kuala PPI Kreung Mane Semakin Dangkal”

KREUNG MANE- Sekitar 1.500 nelayan di Kreung Mane, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, saat ini sangat memprihatinkan. Hal itu disebabkan, para nelayan tersebut tidak dapat melaut dengan lancar akibat kondisi kuala Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), tidak layak pakai.
Betapa tidak, kuala PPI yang berada di Gampong Tanoh Anoe itu sudah semakin dangkal selama hampir 10 tahun. Tentunya, tanpa adanya kepedulian yang serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.
 “Saya tidak dapat berbuat banyak atas keluhan para nelayan di Kreung Mane. Boat-boat nelayan berukuran besar dan kecil tidak dapat mendarat ke kuala PPI dan terpaksa menunggu air pasang,”tegas Panglima LaotKuala Mane, Kecamatan Muara Batu, Abu Dahlan, kepada Rakyat Aceh, kemarin.
Sebutnya, tahun lalu persoalan kuala dangkal sudah pernah disampaikan kepada Pemkab Aceh Utara dan DPRK. Namun, hingga saat ini belum ada respon yang positif untuk melakukan pengekrukan kuala dangkal tersebut.
“Jadi selama terjadi kedangkalan Kuala Mane, sehingga menyulitkan boat-boat nelayan untuk keluar-masuk kuala. Kondisi itu akan ekonomi para nelayan menjadi prihatin karena tidak dapat menurunkan hasil tangkapan ikan ke kuala,”cetusnya.
Untuk itu dia meminta peran serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab), DPRK dan Pemerintah Aceh, untuk segera untuk melakukan pengekrukan kuala dangkal tersebut. Hal itu penting dilakukan, untuk memudahkan aktifitas boat-boat nelayan untuk keluar-masuk ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Krueng Mane, di Gampong Tanoh Anoe, kecamatan setempat. 
 “Sebenarnya, saya sudah sering menginformasikan kepada Pemkab melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Utara. Tapi sepertinya masih kurang merespon apa yang menjadi harapan dan kebutuhan para nelayan Krueng Mane,”ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, selama ini banyak nelayan yang mempertanyakan kepada dirinya kapan akan dikeruk kuala dangkal oleh Pemkab Aceh Utara. Apalagi, tahun lalu dinas terkait pernah menjanjikan untuk segera melakukan pengekrukan kuala dangkal tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Utara, Saiful Bahri, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin, tidak berhasil dihubungi, terkait kuala dangkal di Kreung Mane, Aceh Utara. (arm)

Jumat, 21 Desember 2012

TPK Mau Dihilangkan, Ratusan Guru Demo

Jumat, 21 December 2012 | 10:23

LHOKSEUMAWE- Terkait pernyataan Sekdakota Lhokseumawe, Dasni Yuzar, bahwa dana TPK guru akan dihilangkan tahun 2013, membuat reaksi ratusan guru mendatangi gedung DPRK Lhokseumawe, Kamis (20/12).
Ratusan guru itu tergabung dalam Kobar-GB Lhokseumawe, melakukan audensi dengan Wakil Ketua DPRK Suryadi, bersama anggota DPRK setempat dan Asisten Setdako Muzakkir dan Staf Ahli Walikota, Murad Ab.

Wakil Ketua Kobar-GB Kota Lhokseumawe, Afifuddin MS, pada kesempatan itu mengatakan, pertemuan atau audensi itu digelar terkait pernyataan Sekdako Lhokseumawe disebuah media cetak baru-baru ini, bahwa dana TPK guru akan dihilangkan di tahun 2013.Sebut dia, atas pernyataan membuat ratusan guru yang sudah mendapatkan sertifikasi menolak apa yang telah disampaikan oleh Sekdako Lhokseumawe tersebut. Dan meminta kepada DPRK Lhokseumawe, akan memperjuangkan nasib guru di Kota Lhokseumawe, agar dana TPK jangan dihilangkan di tahun 2013 mendatang.

Salah seorang guru dari SMK Negeri 4 Lhokseumawe, Ruhamah, juga mengatakan, aspirasi guru itu harus diperjuangkan oleh anggota dewan sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRK Lhokseumawe. “Dulu dana Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) guru diberikan Rp 1 juta, dan sekarang hanya Rp 500 ribu. Kemudian, di tahun 2013 akan dihilangkan sesuai pernyataan Sekdako Lhokseumawe,”ungkapnya.

Menurutnya, atas dasar pernyataan tersebut membuat ratusan guru mendatangi DPRK Lhokseumawe, untuk menyampaikan aspirasinya. Selain itu, lanjut dia, semua pihak menginginkan mutu pendidikan di Lhokseumawe lebih baik. Namun tugas dan tanggungjawab itu tidak semata-mata kepada guru, juga kepada semua pihak di Lhokseumawe.

Sementara itu Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, Suryadi, mengatakan, para guru di Lhokseumawe tidak perlu takut dengan akan dihilangkan dana TPK tersebut. “Intinya, dana TPK akan kita perjuangkan tidak ada pemotongan ditahun 2013. Dan yang perlu dilakukan oleh guru saat ini hanya untuk terus mendidik siswa-siswi agar berprestasi untuk meningkatkan mutu pendidikan,”terangnya. (arm)