Rumah Ibadah Ilegal Diserbu Warga

  Senin, 18 Juni 2012 | 10:06

---

Banda Aceh – Seratusan warga Peunayong, kota Banda Aceh, Minggu (17/6) pagi, menyerbu bangunan berkedok tempat kursus yang kerab digunakan sebagai rumah ibadah illegal. Bangunan yang berada di Jalan H.T. Daudsyah (Peunayong) No. 47 tersebut juga sempat dirusak oleh massa. Kaca bagian depan bangunan pecah dan pintu masuk rusak. Warga juga memghancurkan sejumlah barang yang berada didalam bangunan.
Beruntung aparat keamanan dari Polsek kuta Alam dan Mapolresta Banda Aceh, cepat tiba di lokasi. Dan langsung mengendalikan keadaan yang semakin memanas.

Guna menghindari amukan warga, para penghuni beserta sejumlah barang berharga lainnya seperti alat elektronik dan sepeda motor diamankan ke Mapolresta Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Moffan MK SH beserta jajarannya serta kepala Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh beserta sejumlah pejabat di Pemko Banda Aceh langsung datang ke lokasi begitu mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut.” Warga tidak terima ada kegiatan keagamaan, apalagi tidak ada izin,”kata Moffan di lokasi kejadian.

Moffan mengatakan, bahwa pengrusakan yang dilakukan warga, lantaran merasa emosi karena lokasi yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah ternyata berkedok tempat kursus. Serta tidak memiliki izin pendirian rumah ibadah.” Semuanya kan ada aturannya. Pendirian rumah ibadah itu harus ada izinnya, tidak bisa sembarangan, warga pun kan tidak boleh anarkis,”sebutnya.

Masyarakat pun diminta tidak emosi dan tidak mudah terprovokasi dan bisa menjaga ketertiban serta keamanan dan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada pihak keamanan. Jika nanti, setelah dilakukan penyidikan, ternyata persoalan tersebut mengandung unsur pidana, maka akan dipidanakan dan bila tidak, maka penanganannya akan diserahkan kepada Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah (WH). Lebih lanjut dia pun mengatakan, bahwa situasi tersebut sudah terkendali dan tidak sampai berujung pada tindakan penganiayaan. Persoalan tersebut untuk sementara masih dilakukan penyidikan lebih lanjut.(slm)

Tenang...Tor Tor Tidak Dibahas UNESCO

NASIONAL Senin, 18 Juni 2012 , 14:35:00 MENARI: Sejumlah penari menarikan tarian tradisional Tor-tor Siputu Cawan. Foto: Andri Ginting/Sumut Pos/JPNN JAKARTA – Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto mengatakan bahwa rapat pleno UNESCO 29 Juni 2012 nanti tidak akan membahas klaim Malaysia terhadap tarian Tor Tor dan alat musik Gondang Sembilan.  Dia menyebutkan, rapat itu nanti hanya membahas usulan warisan kebudayaan dari 24 negara saja. Dan dari 24 negara itu, kata Agus tidak ada usulan dari Malaysia.        “Jadi, tari Tor-tor dan Gondang Sembilan itu tidak mungkin dibawa di sidang UNESCO untuk diklaim sebagai warisan budaya mereka (Malaysia). Sampai saat ini belum ada klaim dari Malaysia,"  kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/6). Seperti diketahui, kantor berita Malaysia, Bernama, melansir berita bahwa Menteri Rais berencana mendaftarkan Tarian Tor-tor dan alat musik Gondang 9 milik masyarakat Sumatera Utara itu dalam Seksyen 67 Akta Warisan Kebangsaan 2005.        Agus mengaku tak begitu paham menyoal berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengakuan ke UNESCO. Tapi, yang jelas untuk dimasukkan ke dalam lingkupnya UNESCO harus dibicarakan ke sana sebagai usulan. “Nanti diketok di sana,” kata Agus.        Dia menegaskan, klaim dari Malaysia itu harus diantisipasi dan tidak bisa dibiarkan. Karenanya, menurut dia, database sangat diperlukan supaya dapat menginventarisir kebudayaan-kebudayaan yang ada. Pihaknya akan meminta kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bisa  melakukan inventarisir tersebut. “Mungkin saja kalau kita punya data base, dan kita bisa keluarkan, mungkin itu yang menguatkan kita,” kata politisi Partai Demokrat itu. (boy/jpnn)

Nasib Ribuan Nelayan Krueng Mane Prihatin

“Kuala PPI Kreung Mane Semakin Dangkal”

KREUNG MANE- Sekitar 1.500 nelayan di Kreung Mane, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, saat ini sangat memprihatinkan. Hal itu disebabkan, para nelayan tersebut tidak dapat melaut dengan lancar akibat kondisi kuala Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), tidak layak pakai.

Betapa tidak, kuala PPI yang berada di Gampong Tanoh Anoe itu sudah semakin dangkal selama hampir 10 tahun. Tentunya, tanpa adanya kepedulian yang serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.

 “Saya tidak dapat berbuat banyak atas keluhan para nelayan di Kreung Mane. Boat-boat nelayan berukuran besar dan kecil tidak dapat mendarat ke kuala PPI dan terpaksa menunggu air pasang,”tegas Panglima LaotKuala Mane, Kecamatan Muara Batu, Abu Dahlan, kepada Rakyat Aceh, kemarin.

Sebutnya, tahun lalu persoalan kuala dangkal sudah pernah disampaikan kepada Pemkab Aceh Utara dan DPRK. Namun, hingga saat ini belum ada respon yang positif untuk melakukan pengekrukan kuala dangkal tersebut.

“Jadi selama terjadi kedangkalan Kuala Mane, sehingga menyulitkan boat-boat nelayan untuk keluar-masuk kuala. Kondisi itu akan ekonomi para nelayan menjadi prihatin karena tidak dapat menurunkan hasil tangkapan ikan ke kuala,”cetusnya.

Untuk itu dia meminta peran serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab), DPRK dan Pemerintah Aceh, untuk segera untuk melakukan pengekrukan kuala dangkal tersebut. Hal itu penting dilakukan, untuk memudahkan aktifitas boat-boat nelayan untuk keluar-masuk ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Krueng Mane, di Gampong Tanoh Anoe, kecamatan setempat. 

 “Sebenarnya, saya sudah sering menginformasikan kepada Pemkab melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Utara. Tapi sepertinya masih kurang merespon apa yang menjadi harapan dan kebutuhan para nelayan Krueng Mane,”ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, selama ini banyak nelayan yang mempertanyakan kepada dirinya kapan akan dikeruk kuala dangkal oleh Pemkab Aceh Utara. Apalagi, tahun lalu dinas terkait pernah menjanjikan untuk segera melakukan pengekrukan kuala dangkal tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Utara, Saiful Bahri, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin, tidak berhasil dihubungi, terkait kuala dangkal di Kreung Mane, Aceh Utara. (arm)

Kuala Dangkal:  Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kuala Mane, di Gampong Tanoe Anoe, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, semakin dangkal akibat kurangnya perhatian dari pemerintah setempat. Rakyat Aceh/ Armiadi

Tenaga Bakti Murni Enam Bulan Belum Gajian

“Terpaksa Gigit Jari dan Utang Menumpuk”

ACEH UTARA- Sebanyak 2.165 tenaga bakti murni dari kalangan guru dan staf tata usaha pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Aceh Utara, belum gajian. Sepertinya, nasib tenaga bakti murni ini seakan di anaktirikan oleh Pemkab Aceh Utara, tanpa jelas realisasi gaji mereka selama enam bulan terakhir ini.  

Gaji para abdi negara ini yang tertunggak mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2012. 

 Tentunya, ribuan tenaga bakti murni itu belum dapat bernafas dengan lega, karena gaji mereka yang biasa disebut sebagai penayah itu tidak jelas pembayaran oleh dinas.

“Jadi selama enam bulan itu gaji kami belum jelas realisasi dan kami juga sudah banyak berutang untuk biaya hidup sehari-hari,”ungkap beberapa guru tenaga bakti murni Aceh Utara, yang enggan namanya dipublikasi kepada Rakyat Aceh, kemarin.

Menurut abdi negara ini, keterlambatan pembayaran gaji tersebut sudah sering terjadi pada setiap tahun anggaran. Walaupun jatah gaji atau penayah yang diberikan hanya Rp 300 ribu perbulan, tapi sangat membantu biaya kehidupan mereka.

Kata mereka, sampai hari ini (kemarin,red) dinas belum ada tanda-tanda untuk membayar gaji yang sudah tertunggak selama enam bulan tersebut.  Hal itu dibuktikan, belum adanya pengajuan amprah gaji dari dinas kepada UPTD dan ke sekolah masing-masing untuk ditandatangani oleh tenaga bakti murni.

“Jika gaji mau dicairkan kami disuruh teken berkas amprah gaji yang diajukan oleh dinas. Tapi ini belum ada kejelasan kapan realisasi gaji tersebut, sehingga kita terpaksa gigit jari dan berutang kepada orang lain”cetusnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Aceh Utara, Razali, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin, mengatakan, SK guru tenaga bakti murni baru dalam beberapa hari lalu selesai. “Jadi dalam minggu ini dinas akan mengajukan amparahan gaji mereka ke masing-masing UPTD untuk diteruskan ke sekolah, agar ditanda tangani oleh tenaga bakti murni, sebelum gaji dicairkan,”ucap Razali yang mengaku sedang berada di Banda Aceh.

Sementara itu data yang diterima Rakyat Aceh, gaji tenaga bakti murni dijajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Aceh Utara, pada setiap tahun anggaran mencapai Rp 7.794.000.000 bagi 2.165 guru dan staf tatausaha. Dengan hitungan Rp 300 ribu perbulan untuk setiap tenaga bakti murni tersebut. (arm)

Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Aceh Terbengkalai

“Bantalan Rel Hanya Ganggu Masyarakat”

KRUENG GEUKEUH- Pembangunan jalur rel kereta api di Aceh, hingga saat ini masih terbengkalai tanpa adanya penyelesaian oleh pihak pelaksana proyek. Bahkan, keberadaan bantalan rel di sepanjang Kecamatan Muara Batu, Dewantara, Aceh Utara, dan Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, hanya menganggu jalur masyarakat saja.

“Sebenarnya, masyarakat Aceh tidak butuh kereta api beroperasi di wilayah Aceh. Karena selama ini sudah banyak mobil pribadi dan angkutan umum, termasuk memiliki sepeda motor sendiri,”ucap Usman (60) warga Krueng Geukeuh, kepada Rakyat Aceh, kemarin.

Menurut dia, jalur rel kereta api yang dibangun selama ini sudah terbengkalai dan berada dengan lingkungan rumah masyarakat berjarak hanya 1 dan 2 meter. “Untuk apa dibangun rel kereta api itu hanya menghambur-hamburkan uang saja, tanpa bermanfaat bagi masyarakat Aceh,”ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Wandi (40) warga setempat. Sebut dia, seharusnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh  dan Pemkab Aceh Utara, dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan rel kereta api tersebut.Apalagi, pembangunan rel kereta api itu sudah terbengkalai dan jalur yang digunakan dapat menganggu pemukiman penduduk.  

Dia juga mengatakan, bagi masyarakat saat ini tidak membutuhkan kereta api beroperasi dari Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara hingga ke Banda Aceh. “Yang perlu dipikirkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Utara, bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, usaha kecil dan membuka jalur ekspor-impor,”cetusnya, seraya menambahkan, pembangunan rel kereta api itu jangan sampai menjadi malapetaka bagi masyarakat Aceh.

Selain itu, pantauan wartawan koran ini, di kawasan Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, terdapat ratusan bantalan beton penyangga rel yang terbengkalai dan sudah ditumbuhi rumput.

Kondisi itu, membuat masyarakat setempat menjadi kecewa dengan program proyek kereta api tersebut. Betapa tidak, bantalan beton itu seperti sengaja dibiarkan terbengkalai begitu saja tanpa adanya kepedulian yang serius dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. (arm)

Dua Siswa Di Acut Raih Juara Dua Tingkat Aceh

“Hasil Pengumuman UN SD/MI”

ACEH UTARA- Dua siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Aceh Utara, mampu meraih juara dua tingkat Aceh hasil pengumuman nilai akhir (NA) ujian nasional (UN) SD/MI, Sabtu (16/6). Siswa itu masing-masing Muhammad Akmal Maula SD Swasta Al-Alaq Dewantara, nilai 28,40 dan Muhammad Faiz SD Swasta Pinus Nisam, nilai 28,40.

Sekretaris UN Aceh Utara, A. Rahman TB, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin, mengatakan, pihaknya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merasa bangga kepada dua siswa tersebut yang meraih rangking dua tingkat Aceh.Sedangkan rangking pertama di raih siswa SDN 1 Langsa, Muhammad Afif nilau 28,60. 

Sebutnya, secara keseluruhan jumlah siswa UN SD/MI di Aceh Utara, mencapai 12.721 siswa tersebar di 388 sekolah. “Jadi lulus tidak siswa itu ditentukan oleh kepala sekolah, karena sudah diberikan hak otonomi khusus,”ucapnya, seraya menambahkan, syarat siswa atau murid lulus UN, yakni  harus mengikuti proses belajar mengajar, berbudi pekerti baik, ikut ujian akhir sekolah (UAS) dan mengikuti ujian nasional (UN).

“Jika salah satu syarat itu tidak diikuti maka siswa itu dianggap tidak lulus. Dan pengumumun kelulusan siswa di 388 sekolah hari ini (kemarin,red),”ungkap A. Rahman TB. Sementara jumlah siswa yang mengikuti UN SD/ MI dari 23 kabupaten/kota di Aceh mencapai 99.774 siswa. (arm)

Bungkah Masuk Nominasi Gampong Terbaik di Aceh  

KRUENG MANE- Gampong Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, berpenduduk 1.707 jiwa atau 402 kepala keluarga, masuk nominasi 6 besar gampong terbaik di Provinsi Aceh. Bahkan, Gampong Bungkah itu sudah dilakukan penilaian oleh tim Provinsi untuk dilombakan dengan 5 gampong lainnya di Aceh.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh Utara, Ir. Bustanuddin, MM, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, Selasa (12/6), mengatakan, sebelumnya Gampong Bungkah terpilih sebagai gampong terbaik di Aceh Utara.

“Gampong Bungkah itu berhak mendapatkan dana pembinaan dari Aceh Utara, senilai Rp 35 juta. Dana tersebut telah diberikan kepada Bungkah yang akan digunakan untuk kegiatan operasional gampong,”ucap Bustanuddin.

Sebut dia, mudah-mudahan Gampong Bungkah setelah hasil penilaian bisa lolos kedalam dominasi 3 besar untuk penilaian gampong tingkat Provinsi Aceh. “Sekarang ini baru masuk 6 besar, kalau sudah masuk 3 besar nantinya tinggal meraih yang terbaik yakni juara pertama Gampong Bungkah tingkat Acehg,”ungkapnya. 

Sementara penilaian yang dilakukan oleh tim Provinsi Aceh, seperti proses administrasi gampong, kegiatan kepemudaan, PKK dan kegiatan lainnya menyangkut dengan pemerintahan gampong.

Camat Muara Batu, Aceh Utara, Saiful Basri, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin, mengatakan, Kecamatan Muara Batu, baru pertama kali terpilih gampong terbaik yakni Gampong Bungkah, untuk kembali ikut dilombakan.

“Sebenarnya, itulah harapan masyarakat Bungkah agar bisa terpilih jadi gampong terbaik tingkat Aceh Utara, setelah berhasil mengalahkan gampong di Kecamatan Nibong dan Kecamatan Baktya Barat,”ungkapnya. Selain itu,lanjut dia, persaingan dan perjuang masih panjang, karena Bungkah harus mengalahkan lima gampong lainnya di lima daerah, agar bisa terpilih menjadi gampong terbaik di Aceh. (arm)