Minggu, 17 Juni 2012

Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Aceh Terbengkalai


“Bantalan Rel Hanya Ganggu Masyarakat”

KRUENG GEUKEUH- Pembangunan jalur rel kereta api di Aceh, hingga saat ini masih terbengkalai tanpa adanya penyelesaian oleh pihak pelaksana proyek. Bahkan, keberadaan bantalan rel di sepanjang Kecamatan Muara Batu, Dewantara, Aceh Utara, dan Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, hanya menganggu jalur masyarakat saja.

“Sebenarnya, masyarakat Aceh tidak butuh kereta api beroperasi di wilayah Aceh. Karena selama ini sudah banyak mobil pribadi dan angkutan umum, termasuk memiliki sepeda motor sendiri,”ucap Usman (60) warga Krueng Geukeuh, kepada Rakyat Aceh, kemarin.

Menurut dia, jalur rel kereta api yang dibangun selama ini sudah terbengkalai dan berada dengan lingkungan rumah masyarakat berjarak hanya 1 dan 2 meter. “Untuk apa dibangun rel kereta api itu hanya menghambur-hamburkan uang saja, tanpa bermanfaat bagi masyarakat Aceh,”ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Wandi (40) warga setempat. Sebut dia, seharusnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh  dan Pemkab Aceh Utara, dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan rel kereta api tersebut.Apalagi, pembangunan rel kereta api itu sudah terbengkalai dan jalur yang digunakan dapat menganggu pemukiman penduduk.  

Dia juga mengatakan, bagi masyarakat saat ini tidak membutuhkan kereta api beroperasi dari Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara hingga ke Banda Aceh. “Yang perlu dipikirkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Utara, bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, usaha kecil dan membuka jalur ekspor-impor,”cetusnya, seraya menambahkan, pembangunan rel kereta api itu jangan sampai menjadi malapetaka bagi masyarakat Aceh.

Selain itu, pantauan wartawan koran ini, di kawasan Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, terdapat ratusan bantalan beton penyangga rel yang terbengkalai dan sudah ditumbuhi rumput.

Kondisi itu, membuat masyarakat setempat menjadi kecewa dengan program proyek kereta api tersebut. Betapa tidak, bantalan beton itu seperti sengaja dibiarkan terbengkalai begitu saja tanpa adanya kepedulian yang serius dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. (arm)

Dua Siswa Di Acut Raih Juara Dua Tingkat Aceh


“Hasil Pengumuman UN SD/MI”

ACEH UTARA- Dua siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Aceh Utara, mampu meraih juara dua tingkat Aceh hasil pengumuman nilai akhir (NA) ujian nasional (UN) SD/MI, Sabtu (16/6). Siswa itu masing-masing Muhammad Akmal Maula SD Swasta Al-Alaq Dewantara, nilai 28,40 dan Muhammad Faiz SD Swasta Pinus Nisam, nilai 28,40.

Sekretaris UN Aceh Utara, A. Rahman TB, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin, mengatakan, pihaknya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merasa bangga kepada dua siswa tersebut yang meraih rangking dua tingkat Aceh.Sedangkan rangking pertama di raih siswa SDN 1 Langsa, Muhammad Afif nilau 28,60. 

Sebutnya, secara keseluruhan jumlah siswa UN SD/MI di Aceh Utara, mencapai 12.721 siswa tersebar di 388 sekolah. “Jadi lulus tidak siswa itu ditentukan oleh kepala sekolah, karena sudah diberikan hak otonomi khusus,”ucapnya, seraya menambahkan, syarat siswa atau murid lulus UN, yakni  harus mengikuti proses belajar mengajar, berbudi pekerti baik, ikut ujian akhir sekolah (UAS) dan mengikuti ujian nasional (UN).

“Jika salah satu syarat itu tidak diikuti maka siswa itu dianggap tidak lulus. Dan pengumumun kelulusan siswa di 388 sekolah hari ini (kemarin,red),”ungkap A. Rahman TB. Sementara jumlah siswa yang mengikuti UN SD/ MI dari 23 kabupaten/kota di Aceh mencapai 99.774 siswa. (arm)
Bungkah Masuk Nominasi Gampong Terbaik di Aceh  

KRUENG MANE- Gampong Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, berpenduduk 1.707 jiwa atau 402 kepala keluarga, masuk nominasi 6 besar gampong terbaik di Provinsi Aceh. Bahkan, Gampong Bungkah itu sudah dilakukan penilaian oleh tim Provinsi untuk dilombakan dengan 5 gampong lainnya di Aceh.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh Utara, Ir. Bustanuddin, MM, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, Selasa (12/6), mengatakan, sebelumnya Gampong Bungkah terpilih sebagai gampong terbaik di Aceh Utara.

“Gampong Bungkah itu berhak mendapatkan dana pembinaan dari Aceh Utara, senilai Rp 35 juta. Dana tersebut telah diberikan kepada Bungkah yang akan digunakan untuk kegiatan operasional gampong,”ucap Bustanuddin.

Sebut dia, mudah-mudahan Gampong Bungkah setelah hasil penilaian bisa lolos kedalam dominasi 3 besar untuk penilaian gampong tingkat Provinsi Aceh. “Sekarang ini baru masuk 6 besar, kalau sudah masuk 3 besar nantinya tinggal meraih yang terbaik yakni juara pertama Gampong Bungkah tingkat Acehg,”ungkapnya. 

Sementara penilaian yang dilakukan oleh tim Provinsi Aceh, seperti proses administrasi gampong, kegiatan kepemudaan, PKK dan kegiatan lainnya menyangkut dengan pemerintahan gampong.
Camat Muara Batu, Aceh Utara, Saiful Basri, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin, mengatakan, Kecamatan Muara Batu, baru pertama kali terpilih gampong terbaik yakni Gampong Bungkah, untuk kembali ikut dilombakan.

“Sebenarnya, itulah harapan masyarakat Bungkah agar bisa terpilih jadi gampong terbaik tingkat Aceh Utara, setelah berhasil mengalahkan gampong di Kecamatan Nibong dan Kecamatan Baktya Barat,”ungkapnya. Selain itu,lanjut dia, persaingan dan perjuang masih panjang, karena Bungkah harus mengalahkan lima gampong lainnya di lima daerah, agar bisa terpilih menjadi gampong terbaik di Aceh. (arm)

Masyarakat Acut Rawan Terserang Penyakit Malaria


“Cegah Malaria, Terapkan Pola Hidup Sehat”

ACEH UTARA- Masyarakat Aceh Utara di 14 kecamatan pedalaman dan perbukitan rawan terserang penyakit malaria. Apalagi, Dinas Kesehatan Aceh Utara, sudah menyatakan 14 kecamatan itu merupakan kecamatan yang endemis penyakit malaria.

Masing-masing, Kecamatan Langkahan, Cot Girek, Lhoksukon, Tanah Luas, Meurah Mulia, Paya Bakong, Pirak Timu, Geureudong Pase, Simpang Kramat, Kuta Makmur, Nisam, Nisam Antara, Banda Baro dan Kecamatan Sawang.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Muhammad Nurdin, SKM, MM, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, Selasa (12/6), juga membenarkan, dari 27 kecamatan di Aceh Utara, 14 kecamatan diantaranya termasuk rawan penyakit malaria.

Sebut dia, untuk mencegah penyakit malaria itu warga harus menerapkan pola hidup sehat dengan melakukangotong royong membersihkan lingkungan dan selokan atau saluran. Pasalnya, jika ada genangan air diselokan atau kaleng bekas dan tempat lainnya, akan mudah berkembangan biak nyamuk malaria tersebut.

Menurutnya, timbulnya penyakit malaria itu akibat lingkungan yang kotor dan gigitan nyamuk anopheles. Jikawarga itu sudah sempat digigit oleh nyamuk tersebut sebanyak satu kali saja maka akan terjangkit penyakit malaria, karena nyamuk ini mengandung parasite malaria,”ucap M. Nurdin.  

Dia juga  mengatakan, bagi kecamatan pedalaman yang dikatagorikan rawan malaria, jika ada warga terserang penyakit dapat melaporkan kepada Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk dilakukan langkah-langkah antisipasi. “Kalau cepat dilaporkan dan datang ke Puskesmas, paling tidak tim dari Puskesmas dapat memeriksa darah telunjuk tangan warga yang terkena malaria, untuk mengetahui positif atau negatif terhadap penyakit malaria,”ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, Dinas Kesehatan Aceh Utara, akan terus berupaya untuk memberantas penyakit malaria tersebut. Namun, harus ada dukungan dari masyarakat di 14  kecamatan pedalaman Aceh Utara, karena tanpa kerjasama masyarakat untuk bergotong royong tidak mungkin mampu di basmi berkembang biaknya nyamuk malaria tersebut. (arm)

Bupati Acut Terpilih Wacana Lantik di Geureudong Sakti


“ Pada Bulan Juli Mendatang”

ACEH UTARA-  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara, menginginkan pelantikan Bupati Aceh Utara terpilih hasil Pemilukada Aceh 9 April lalu, dapat berlangsung di lapangan Geureudong Sakti, Lhoksukon.

Hal itu dimaksudkan, sebagai salah satu langkah untuk keterbukaan bupati/wakil bupati Aceh Utara terpilih, Muhammad Thaib/ Muhammad Jamil. Apalagi, ketika Pemilukada lalu, mereka dipilih oleh rakyat secara terbuka, sehingga saat pelantikan juga harus dilapangan terbuka dan tidak didalam gedung sidang DPRK Aceh Utara.

“Secara pribadi saya menginginkan demikian, dan para anggota DPRK juga sangat mendukung jika pelantikan bupati/wakil bupati terpilih pada bulan Juli mendatang, dilapangan terbuka,”ucap Ketua DPRK Aceh Utara, Jamaluddin Jalil akrab disapa Mualem Jamal, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin.

Sebut dia, setelah pelantikan gubernur/wakil gubernur Aceh terpilih Zainil Abdullah- Muzakir Manaf, pada pertengahan bulan Juni ini, sehingga untuk pelatihan bupati/wakil bupati Aceh Utara, juga harus dipercepat pada Juli mendatang.

“Mudah-mudahan bupati/wakil bupati terpilih juga setuju pelantikan itu akan berlangsung di Lapangan Geureudong Sakti Ibukota Aceh Utara, di Kecamatan Lhoksukon,”ujarnya, seraya menambahkan, jika dilapangan terbuka saat prosesi pelantikan masyarakat Aceh Utara, dapat lebih leluasa menyaksikannya.

Menurutnya, pelatihan di dalam gedung pemimpin Aceh Utara pilihan rakyat itu jauh berbeda nuansan jika dilantik di lapangan terbuka. “Kita dari dewan tinggal membawa meja dan kursi dewan saja ke Lhoksukon dan mendirikan tenda ditengah lapangan untuk prosesi pelantikan tersebut,”cetusnya. (arm)

Rp 182,871 Miliar Dana Deposito Segera Ke Kasda


“Tim Pansus DPRK Terus Berjuang”

ACEH UTARA-  Sekitar Rp 182,871 miliar dana bobol deposito akan segera dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda) Pemkab Aceh Utara, dalam waktu dekat ini. Sementara total dana deposito yang bobol di Bank Mandiri Jelambar Jakarta sebesar Rp 220 miliar.

Sekretaris Tim Pansus DPRK Aceh Utara, Khaidir, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin, mengatakan, pihaknya akan terus berjuang untuk mengembalikan kas bobol tersebut. Tentunya, dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan Kabupaten Aceh Utara, yang sudah empat tahun tidak dapat dimanfaatkan kas bobol dimaksud. 

“Tiga hari lalu, kami ke Jakarta untuk menemui Kajati DKI, pihak Bank Bandiri Jelambar dan Makhamah Agung (MA). Tapi dengan Ketua MA kami tidak dapat jumpa karena sedang berada di luar negeri,”ucap Khaidir, yang didampingi Ketua DPR Kabupaten Aceh, Jamaluddin Jalil akrab disapa Mualem Jamal.   

Sebutnya, kini pihaknya sedang memperjuangkan agar dana bobol Rp 220 miliar dan Rp 182,781 miliar plus U$ 5000 dollar diantaranyara harus dapat dibawa pulang untuk menjadi Kasda Aceh Utara.  

“Jadi dari sekian terdakwa seperti Lista Andriani, Elisawati Bakri, Cahyono Sasongko, Basri Yusuf, per orang terdakwa yang paling besar yakni Lista Andriani sekitar Rp92 miliar.”jelasnya. Kemudian Elizawati Bakri ada sekitar Rp81 miliar, Saswongko mantan Kepala Cabang Mandiri Jelambar, Jakarta Barat sekitar Rp2 miliar lebih. Bahkan, Rp1 miliar kena pinalti pada saat deposito Aceh Utara itu dicairkan sebelum jatuh tempo.

Lanjut Khadir, hasil penelusuran pihaknya, kas bobol yang diambil Lista Andriani dan  Basri Yusuf sudah dirampas untuk negara. Sementara yang jatuh ke Bank Mandiri atau yang dikembalikan kepada Bank Mandiri sekitar Rp84 miliar.

“Untuk semua barang bukti saat ini sudah menjadi titipan Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI semuanya telah pindah rekening ke bank BRI,”ungkapnya, seraya menambahkan, terdakwa Elizawati telah inkra dan dia tidak kasasi sudah ada keputusannya, sementara Lista dan Basri Yusuf sedang kasasi di MA.

Menurunya, meskipun barang bukti telah dititipkan ke BRI, namun tetap akan kembali ke Mandiri. “ Saya ketika di Jakarta tiga hari lalu mendesak pak Arifin Firdaus, sebagai Vice Presiden Mandiri untuk membuat jadwal pertemuan Kajari Jakarta Barat, agar kita dari Aceh Utara datang bersama-sama mempercepat proses administrasi sehingga uang itu kembali cepat.

Masih dikatakanya, sekitar Rp 2,250 miliar dana kas bobol yang dikuasai Yunus Kiran sudah berhasil dikembalikan ke Kasda Aceh Utara, pada bulan Februari lalu. Sedangkan, Rp 182,781 miliar plus U$ 5000 dollar, juga akan segera di kembalikan juga ke rekening Pemkab Aceh Utara. Selain itu, sambung Khaidir, barang sitaan milik terdakwa selama ini juga 4 unit mobil, 104 ekor lembu dan 48 ekor kambing yang merupakan milik Basri. (arm) 

Pelabuhan Krueng Geukeuh Wajib Dibuka Ekspor-Impor

“Dewan Desak Pemerintah Aceh”

ACEH UTARA- Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh, di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, wajib dibuka kembali sebagai jalur ekspor-impor komoditi Aceh yang melimpah. Tentunya, harus sesuai dengan MoU Helsinki RI-GAM yang sudah ditanda tangani pada 15 Agustus 2005 lalu.

Anggota Komisi A DPR Kabupaten Aceh Utara, Tgk Fauzi yang akrab disapa Wapang, mendesak Pemerintah Aceh, untuk segera mengfungsikan kembali jalur ekspor-impor di Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh, Aceh Utara.

Apalagi, kepada Gubernur dan wakil gubernur Aceh baru dari unsur Partai Aceh yang akan dilantik, harus segera memprogramkan agar pelabuhan kebanggaan rakyat Aceh Utara, kembali aktif.  “Aceh Utara sangat banyak hasil komoditi yang dapat diekspor keluar negeri, seperti pinang,karet, sawit, coklat, kunyit, pisang dan hasil pertanian lainnya,”ucap Tgk Fauzi saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, Rabu (13/6).

Kata dia, apapun hambatan tentang akan diaktifkan kembali jalur ekspor-impor dapat dicari jalan keluar. Dengan tujuan, jika pelabuhan aktif maka sektor perekonomian masyarakat Aceh Utara khususnya dan umumnya Aceh akan kembali bangkit pasca konflik Aceh.

“Semua aturan yang dijalankan di Aceh harus sesuai dengan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006,”ujarnya, seraya menambahkan, untuk apa keberadaan pelabuhan Krueng Geukeuh, yang sudah standar Internasional jika tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). (arm)