Bupati Acut Terpilih Wacana Lantik di Geureudong Sakti

“ Pada Bulan Juli Mendatang”

ACEH UTARA-  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara, menginginkan pelantikan Bupati Aceh Utara terpilih hasil Pemilukada Aceh 9 April lalu, dapat berlangsung di lapangan Geureudong Sakti, Lhoksukon.

Hal itu dimaksudkan, sebagai salah satu langkah untuk keterbukaan bupati/wakil bupati Aceh Utara terpilih, Muhammad Thaib/ Muhammad Jamil. Apalagi, ketika Pemilukada lalu, mereka dipilih oleh rakyat secara terbuka, sehingga saat pelantikan juga harus dilapangan terbuka dan tidak didalam gedung sidang DPRK Aceh Utara.

“Secara pribadi saya menginginkan demikian, dan para anggota DPRK juga sangat mendukung jika pelantikan bupati/wakil bupati terpilih pada bulan Juli mendatang, dilapangan terbuka,”ucap Ketua DPRK Aceh Utara, Jamaluddin Jalil akrab disapa Mualem Jamal, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin.

Sebut dia, setelah pelantikan gubernur/wakil gubernur Aceh terpilih Zainil Abdullah- Muzakir Manaf, pada pertengahan bulan Juni ini, sehingga untuk pelatihan bupati/wakil bupati Aceh Utara, juga harus dipercepat pada Juli mendatang.

“Mudah-mudahan bupati/wakil bupati terpilih juga setuju pelantikan itu akan berlangsung di Lapangan Geureudong Sakti Ibukota Aceh Utara, di Kecamatan Lhoksukon,”ujarnya, seraya menambahkan, jika dilapangan terbuka saat prosesi pelantikan masyarakat Aceh Utara, dapat lebih leluasa menyaksikannya.

Menurutnya, pelatihan di dalam gedung pemimpin Aceh Utara pilihan rakyat itu jauh berbeda nuansan jika dilantik di lapangan terbuka. “Kita dari dewan tinggal membawa meja dan kursi dewan saja ke Lhoksukon dan mendirikan tenda ditengah lapangan untuk prosesi pelantikan tersebut,”cetusnya. (arm)

Rp 182,871 Miliar Dana Deposito Segera Ke Kasda

“Tim Pansus DPRK Terus Berjuang”

ACEH UTARA-  Sekitar Rp 182,871 miliar dana bobol deposito akan segera dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda) Pemkab Aceh Utara, dalam waktu dekat ini. Sementara total dana deposito yang bobol di Bank Mandiri Jelambar Jakarta sebesar Rp 220 miliar.

Sekretaris Tim Pansus DPRK Aceh Utara, Khaidir, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin, mengatakan, pihaknya akan terus berjuang untuk mengembalikan kas bobol tersebut. Tentunya, dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan Kabupaten Aceh Utara, yang sudah empat tahun tidak dapat dimanfaatkan kas bobol dimaksud. 

“Tiga hari lalu, kami ke Jakarta untuk menemui Kajati DKI, pihak Bank Bandiri Jelambar dan Makhamah Agung (MA). Tapi dengan Ketua MA kami tidak dapat jumpa karena sedang berada di luar negeri,”ucap Khaidir, yang didampingi Ketua DPR Kabupaten Aceh, Jamaluddin Jalil akrab disapa Mualem Jamal.   

Sebutnya, kini pihaknya sedang memperjuangkan agar dana bobol Rp 220 miliar dan Rp 182,781 miliar plus U$ 5000 dollar diantaranyara harus dapat dibawa pulang untuk menjadi Kasda Aceh Utara.  

“Jadi dari sekian terdakwa seperti Lista Andriani, Elisawati Bakri, Cahyono Sasongko, Basri Yusuf, per orang terdakwa yang paling besar yakni Lista Andriani sekitar Rp92 miliar.”jelasnya. Kemudian Elizawati Bakri ada sekitar Rp81 miliar, Saswongko mantan Kepala Cabang Mandiri Jelambar, Jakarta Barat sekitar Rp2 miliar lebih. Bahkan, Rp1 miliar kena pinalti pada saat deposito Aceh Utara itu dicairkan sebelum jatuh tempo.

Lanjut Khadir, hasil penelusuran pihaknya, kas bobol yang diambil Lista Andriani dan  Basri Yusuf sudah dirampas untuk negara. Sementara yang jatuh ke Bank Mandiri atau yang dikembalikan kepada Bank Mandiri sekitar Rp84 miliar.

“Untuk semua barang bukti saat ini sudah menjadi titipan Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI semuanya telah pindah rekening ke bank BRI,”ungkapnya, seraya menambahkan, terdakwa Elizawati telah inkra dan dia tidak kasasi sudah ada keputusannya, sementara Lista dan Basri Yusuf sedang kasasi di MA.

Menurunya, meskipun barang bukti telah dititipkan ke BRI, namun tetap akan kembali ke Mandiri. “ Saya ketika di Jakarta tiga hari lalu mendesak pak Arifin Firdaus, sebagai Vice Presiden Mandiri untuk membuat jadwal pertemuan Kajari Jakarta Barat, agar kita dari Aceh Utara datang bersama-sama mempercepat proses administrasi sehingga uang itu kembali cepat.

Masih dikatakanya, sekitar Rp 2,250 miliar dana kas bobol yang dikuasai Yunus Kiran sudah berhasil dikembalikan ke Kasda Aceh Utara, pada bulan Februari lalu. Sedangkan, Rp 182,781 miliar plus U$ 5000 dollar, juga akan segera di kembalikan juga ke rekening Pemkab Aceh Utara. Selain itu, sambung Khaidir, barang sitaan milik terdakwa selama ini juga 4 unit mobil, 104 ekor lembu dan 48 ekor kambing yang merupakan milik Basri. (arm) 

Pelabuhan Krueng Geukeuh Wajib Dibuka Ekspor-Impor

“Dewan Desak Pemerintah Aceh”

ACEH UTARA- Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh, di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, wajib dibuka kembali sebagai jalur ekspor-impor komoditi Aceh yang melimpah. Tentunya, harus sesuai dengan MoU Helsinki RI-GAM yang sudah ditanda tangani pada 15 Agustus 2005 lalu.

Anggota Komisi A DPR Kabupaten Aceh Utara, Tgk Fauzi yang akrab disapa Wapang, mendesak Pemerintah Aceh, untuk segera mengfungsikan kembali jalur ekspor-impor di Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh, Aceh Utara.

Apalagi, kepada Gubernur dan wakil gubernur Aceh baru dari unsur Partai Aceh yang akan dilantik, harus segera memprogramkan agar pelabuhan kebanggaan rakyat Aceh Utara, kembali aktif.  “Aceh Utara sangat banyak hasil komoditi yang dapat diekspor keluar negeri, seperti pinang,karet, sawit, coklat, kunyit, pisang dan hasil pertanian lainnya,”ucap Tgk Fauzi saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, Rabu (13/6).

Kata dia, apapun hambatan tentang akan diaktifkan kembali jalur ekspor-impor dapat dicari jalan keluar. Dengan tujuan, jika pelabuhan aktif maka sektor perekonomian masyarakat Aceh Utara khususnya dan umumnya Aceh akan kembali bangkit pasca konflik Aceh.

“Semua aturan yang dijalankan di Aceh harus sesuai dengan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006,”ujarnya, seraya menambahkan, untuk apa keberadaan pelabuhan Krueng Geukeuh, yang sudah standar Internasional jika tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). (arm)

Cuaca Ekstrim Akan Berakhir 21 Juni Mendatang

“ Ketinggian Gelombang Laut 1 Hingga 2,5 Meter”

ACEH UTARA-  Cuaca ekstrim yang terjadi wilayah Kabupaten Aceh Utara, sejak bulan Maret lalu akan berakhir pada 21 Juni mendatang. Bahkan, gelombang laut diperairan Selat Malaka mengalami ketinggian antara 1 hingga 2,5 meter, hingga membuat nelayan tak melaut.

Sekretaris SAR Kabupaten Aceh Utara, Hasbullah Ali, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, Rabu (13/6), mengatakan, selama ini pihaknya terus memantau kondisi dilapangan khususnya dikawasan pesisir pantai. 

“Jika cuaca buruk atau ekstrim terjadi ditengah laut, bagi nelayan harus segera pulang dan selalu berhati-hati. Karena pengaruh cuaca tersebut akan mengancam keselamatan jiwa nelayan sendiri,”ungkap Hasbullah Ali.

Sebut dia, penyebab pemanasan global yang disertai pepohonan sudah banyak gundul didaerah pedalaman juga mengakibatkan terjadinya cuaca ekstrim. “Gunung sudah panas karena tidak ada lagi pohon, sehingga secara tiba-tiba terjadi hujan dan angin kencang atau angin puting beliung,”ucapnya.

Menurut dia, pengaruh cuaca buruk itu bisa dipastikan akibat ulah manusia sendiri karena terjadi ilegal logging. Pun demikian, pihak sebagi Tim SAR Aceh Utara, terus memantau didaerah pesisir jika terjadi kemungkinan buruk terhadap nelayan saat melaut. “Jadi cuaca ekstrim itu sudah terjadi sejak bulan Maret lalu dan akan berakhir pada 21 Juni mendatang,” terangnya. (arm)   

Capai Rp 71,350 Miliar Dana PNPM di Acut

“ 25 % Untuk  SPP dan 75 % Bangun Fisik”

ACEH UTARA- Sebanyak 852 gampong dari 27 kecamatan di Aceh Utara, mendapatkan kucuran danaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, tahun 2012 sebesar Rp 71,350 miliar. Dana itu berasal dari APBN sebesar Rp 68,215 miliar dan APBK Aceh Utara, Rp 7,135 miliar.  

 

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh Utara, Ir. Bustanuddin, MM, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin. Kata dia, dana PNPM mandiri itu untuk mendukung pembangunan di gampong-gampong di Aceh Utara.

Sebutnya, rata-rata setiap gampong mendapatkan kucuran dana tersebut antara Rp 1,2 miliar hingga Rp 3 miliar. Tentunya, pemberian katagori besarnya dana tersebut disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan.

“Jadi dari total dana PNPM Mandiri Rp 71,350 miliar itu, 25 persen diantaranya dikucurkan untuk dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan 75 persen lagi untuk pembangunan fisik. Seperti membangun jalan, saluran, MCK, polindes dan sarana fisik lainnya,”ucap Bustanuddin.

Menurutnya, yang ada kendala selama ini menyangkut pengelolaan dana SPP tersebut, karena ada beberapa gampong mengalami tunggakan tingkat pengembalian dana dimaksud. Pun demikian, pihaknya sudah menginformasikan kepada ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan, agar melunasi tunggakan tersebut.

Sementara untuk pekerjaan fisik langsung dikelola oleh masyarakat. Apalagi, dana PNPM Mandiri itu diistilahkan sebagai program yang diusulkan oleh masyarakat dan untuk kepenting masyarakat umum.

“Dengan adanya dana PNPM ini sangat membantu pembangunan gampong di Aceh Utara. Program bantuan itu mulai ada sejak tahun 2008 lalu dan tahun 2009 lalu berupa nama menjadi PNPM Mandiri,”cetusnya.

Saat ditanya wartawan koran ini, sejauhmana proses realisasi dana PNPM 2012, Bustanuddin menjelaskan, dana dari APBN sebesar Rp 68,215 miliar, baru dikucurkan dilapangan sekitar 40 persen. Sedangkan dana bersumber dari APBK Aceh Utara, akan disalurkan pada triwulan ketiga tahun 2012. (arm)

DITUDUH MALING SEPATU , DISETRUM POLISI IDI RAYEUK ACEH TIMUR

Sabtu, 16 Juni 2012 , 08:44:00

Dituduh Maling Sepatu, Disetrum Polisi

IDI RAYEUK - Pemeriksaan brutal ala oknum Polsek Idi Rayeuk, Aceh Timur benar-benar menggiris hati. Pasalnya, tanpa bukti yang kuat seorang remaja ditangkap, lalu disetrum dan disiksa. Uniknya lagi, tuduhan sebagai pencuri sepatu tak terbukti hingga terpaksa dilepas. Efek dari tindak bar-bar tersebut, korban terpaksa opname di rumah sakit.

Informasi yang diperoleh Metro Aceh (Grup JPNN), Munawir (17) warga dusun Amiruddin Gampong Tanoh Anoe Idi Rayeuk, bersama tiga rekannya ditangkap petugas Polsek Idi Rayeuk, pada kemarin malam. Mereka diduga telah mencuri sepasang sepatu bola. Setelah diintograsi kepolisian di Mapolsek Idi, selanjutnya keempat remaja masing-masing Yani, (16), Budi, (18), Munawir, (15) dan Eka, (16) dibebaskan Kamis (15/6), sore.

Setelah dibebaskan, Munawir menceritakan peristiwa dialaminya selama dalam pemeriksaan, di Mapolsek Idi. Ia merasa sakit dibagian perut dan dada, selanjutnya dibawa orang tua dan didampingi tim advokasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idi, Kamis (15/6) malam.

Munawir kepada Metro Aceh, saat ditemui di Ruang Rawat Inap mengaku, telah mengalami berbagai macam bentuk penyiksaan.

"Polisi itu memukuli dada dengan sodokan lutut. Saya juga disetrum listrik dengan alat dan muka turut ditampar dengan sandal. Sampai sekarang tubuh ini sakit semua dan sesak nafas," aku korban di RSU Idi sambil dikipas ibunya. Kata ibu korban, MUnawir tidak pernah mencuri sepatu milik, salah seorang personil Polisi Mapolsek Idi Rayeuk.

"Kenapa anak saya ditangkap dan diboyong ke Mapolsek. Apalagi tanpa ada pemberituhuan kepada keluarga termasuk kepada kepala lorong,” ujar Farnida ibu korban. Perempuan ini juga mengatakan anaknya dijemput, saat pulang dari pengajian pada Kamis (14/6) malam.

Akhirnya karena tak terima, anaknya dianiaya hingga terpaksa dirawat di RSUD Idi, ayah korban M. Yusuf Rusli (42) didampingi  Direktur Eksekutif YARA, Safaruddin, SH, melaporkan kejadian itu ke Mapolres Aceh Timur, dengan nomor surat tanda terima laporan, No : STPL/80/VI/2012/SPK.T.

Kapolr es Aceh Timur, AKBP Iwan Eka Putra, Sik, saat dihubungi Metro Aceh, kemarin mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari orang tua korban.

“Namun untuk menindaklanjuti perkara tersebut pihak kita menunggu hasil visum dokter dan keterangan para saksi,” demikian ujar AKBP Iwan Eka Putra,Sik. (ily-jpnn.com )

Jika Kinerja Guru Bersertifikat Jeblok

NASIONAL - HUMANIORA Kamis, 07 Juni 2012 , 06:06:00 Jika Kinerja Guru Bersertifikat Jeblok Tunjangan Profesi Terancam Dicabut JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dinilai telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Para guru yang lulus ujian sertifikasi dipastikan akan mendapat tunjangan profesi. Namun, guru bersertifikat ternyata belum tentu berkualitas. Karena itu, mulai tahun ini, pemerintah akan segera memberlakukan pengukuran kinerja guru bersertifikat. "Kami memang belum melakukan pengukuran secara utuh kinerja guru. Untuk itu, saat ini kita sedang mempersiapkan pengukuran kinerja-kinerja dari guru-guru yang sudah disertifikasi,"jelas Mendikbud Muhammad Nuh ditemui usai raker bersama komisi X DPR di gedung DPR, Rabu (6/6). Nuh menuturkan pihaknya menyiapkan beberapa instrumen untuk mengukur kinerja para guru yang sudah lulus uji sertifikasi. Salah satu instrumen yang menjadi indikator penilaian adalah absentism atau ketidakhadiran. Menurut Mantan Menkominfo tersebut kehadiran guru sangat penting dan memiliki dampak jangka panjang bagi proses belajar mengajar. "Bisa dibayangkan kalau satu minggu, dia absen satu mata pelajaran. Dalam sebulan, dia bisa absen empat jam. Hal itu akan merusak suasana sekolah, guru absen, anak tidak ada yang mengajar. Akhirnya mereka bisa lepas kendali. Absensi itu hal yang pokok,"jelasnya. Mantan Rektor ITS tersebut melanjutkan, pengukuran kinerja tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Dia mengungkapkan, dalam satu sekolah, meski para gurunya memiliki sertifikat, kualitas tiap kelas berbeda. "Nilai anak kelas A lebih baik dari kelas B. Padahal masing-masing gurunya sama-sama dapat tunjangan sertifikasi. Karena itu, pengukuran ini perlu. Dari sini, kita juga bisa mengukur keterlibatan guru dalam kegiatan ekskul maupun berapat banyak guru yang melakukan pendampingan,"urainya. Untuk itu, Nuh memaparkan pihaknya tidak segan-segan menindak para guru bersertifikat yang kinerjanya ternyata tidak baik. Dia sempat menyinggung soal tunjangan profesi. Tidak menutup kemungkinan, pemerintah akan mencabut tunjangan profesi guru yang bersangkutan. "Saya bisa kasih tunjangan atau tidak ada tunjangan,"imbuh dia. Ketika ditanya soal kemungkinan pengadaan mesin finger print untuk absensi guru, Nuh mengatakan telah mengantisipasi hal tersebut. Dia memastikan, meski pengukuran kinerja menyangkut soal absensi, tidak perlu sampai mengadakan mesin absensi tersebut. "Nanti kalau mau melakukan pengukuran kinerja dari absensi, lalu dihubung-hubungkan dengan pengadaan mesin finger print. Padahal tidak, kalau orang mau ngukur absensi guru kan bisa dilakukan dari siswa dan kepala sekolahnya, tidak perlu sampai harus punya mesin finger print,"jelasnya. Selain pengukuran kinerja, bulan Juli mendatang pemerintah akan menggelar uji ulang bagi guru yang sudah bersertifikat atau lulus sertifikasi. Hal itu untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan guru pascasertifikasi. Uji ulang tersebut juga menjadi sarana untuk membangung kesadaran para guru untuk terus meningkatkan diri. Menurut rencana sebanyak 1.020.000 guru akan dites ulang sebagai konsekuensi atas peningkatan kualitas mengajar setelah mendapat pendapatan tambahan dari tunjangan profesi. (Ken)